Administrasi Keuangan
Monday, June 15, 2015
0
komentar
>
HUTANG NEGARA DAN PEMBANGUNAN
Negara memang tidak bisa menghindar dari utang. Utang
dipergunakan untuk menutupi anggaran pengeluaran negara. Penerimaan negara dari
pajak dan lain sebagainya tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran negara
bagi mendorong pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Inilah dasar munculnya
utang pada sebuah negara. Utang bermakna positif. Oleh sebab itu utang
pada suatu negara adalah hal yang biasa. Namun harus dipergunakan untuk belanja
modal ataupun pengeluaran produktif lainnya yang akan memperkuat pelunasan
kembali utang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat bagi kesejahteraan
rakyat. Prinsip ini harus dipegang teguh.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara
tidak ditentukan oleh besarnya anggaran pengeluaran pemerintah atau besarnya
utang negara tapi lebih ditentukan oleh manajemen penggunaan anggaran dan
utang. Manajemen anggaran dan utang menyangkut pada tujuan penggunaan anggaran
dan utang serta penggunaannya secara effisien. Manajemen anggaran dan
utang negara saat ini belum sepenuhnya berjalan effisien jika
dilihat dari pemikiran ekonomi.
Walaupun
jumlah utang sudah sedemikian besar namun masyarakat tidak juga melihat adanya
pembangunan infrastruktur yang signifikan untuk mendorong pembangunan
ekonomi. Disamping itu pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah juga belum terwujud karena antara lain infrastruktur yang tidak terbangun
secara merata. Para investor enggan melalukan aktifitasnya di daerah karena
keadaan infrastruktur daerah yang demikian jeleknya. Seharusnya tidak demikian.
Demikian utang bertambah demikian pembangunan berjalan. Jika pemerintah tidak
berupaya untuk menseleksi pengeluaran yang berjalan selama ini maka belanja
modal tidak akan pernah terbentuk, pembangunan tidak akan berjalan dan
jumlah utang akan terus bertambah. Pemerintah harus berani menutup pengeluaran
yang kurang pantas dilakukan disaat pemerintah kekurangan penerimaan negara.
Dari data di atas diperoleh
keterangan tentang utang negara 2012 dimana secara persentase jumlah utang
negara telah mencapai 25,5 persen dari besaran PDB 2011. Persentase bunga utang
yang harus dibayar tahun 2012 sudah mencapai 8,5 persen dari anggaran belanja
pemerintah 2012. Dengan persentase ini, berdasarkan undang-undang, pemerintah
masih diijinkan untuk menambah jumlah utang. Artinya secara persentase
pemerintah belum melanggar undang-undang. Namun dari data ini masyarakat
bertanya selama ini utang tersebut dipergunakan untuk apa.
Sangatlah
tepat sekiranya pemerintah mau menganalisis skala perioritas pengeluaran
anggarannya setiap tahun sebelum mendapat persetujuan lembaga legislatif.
Janganlah dipergunakan kesempatan yang diberikan undang-undang tanpa pemikiran
untuk pembangunan negara. Pembangunan negara itu bukan sekadar pembangunan
politik tetapi juga pembangunan ekonomi dan sosial lainnya. Bahkan pembangunan
ekonomi dan sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap derajat kehidupan
bangsa. Negara ini jangan suka meniru kehidupan bangsa lain yang telah maju
karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Jangan turutkan nafsu
demonstration effect yang selalu dilakukan oleh pribadi kaya. Negara harus
berhemat sambil bekerja membangun negara sesuai dengan skala perioritas. Belum
masanya pemimpin bermimpi kaya dan berlagak seperti sinterklas selama Indonesia
masih merupakan negara miskin seperti saat ini.
Semua pihak
baik pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat seharusnya melihat
permasalahan ini secara tidak memihak. Negara ini seharusnya semakin maju pada
masa mendatang dimana ditemukan pemerintahan yang berwibawa, negara yang
disegani oleh negara lain dan dimana masyarakatnya hidup sejahtera. Janganlah
ada anak bangsa yang demikian lahir mendengar negara ini sedang membangun dan
pada akhir hayatnya ia juga masih mendengar negara ini sedang membangun.
Masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena semua permasalahan bangsa telah
diserahkan pada tanggung jawab pemerintah.
Secara konseptual, skema
pembangunan yang tertuang di dalam GBHN tentulah sangat baik. Hal ini dapat
dipahami sebab yang merumuskan adalah para pakar pembangunan dalam disiplin
ilmu yang sangat mencukupi. Di lima tahun awal pembangunan, tampaknya skema
hutang luar negeri ini akan berhasil. Banyak infrastruktur ekonomi dibangun.
Prasarana jalan, pasar, industri, infrastruktur pertanian, perkebunan, tambang
dan sebagainya dilakukan dengan sangat getol. Makanya, terjadilah peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Dengan demikian,
skema hutang luar negeri dalam proses pembangunan sepertinya berada di jalur
yang benar atau on the right track.
Namun demikian, cerita sukses
ini kemudian direduksi oleh tindakan korupsi yang tidak tertanggungkan. Banyak
proyek yang anggarannya berasal dari dana luar negeri ternyata dikorupsi. Jadi
korupsi telah mengkorupsi Indonesia. Uang jutaan dollar yang dipinjam dari luar
negeri kemudian nyasar ke kantong-kantong pejabat. Akibatnya, proyek yang
sesungguhnya dapat digunakan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat hanya
dapat menyejahterakan individu-individu pelaksana proyek pembangunan.
Kebijakan Pemerintah Untuk Mengurangi Utang Luar Negeri Indonesia
1. Berhemat
dengan meminimalisir angaran pengeluaran yang tidak perlu
2. Meminta
akuntabilitas para pejabat dari bawah sampai atas agar produktifitas lebih
meningkat
3. Menggali
SDM dan SDA yang tesedia agar di manfaatkan secara baik dan tidak korupsi
Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pembangunan Nasional
1. Dalam
jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh
lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan
pencetakan uang baru,
2. memungkinkan
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif
lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum (inflationary
effect) yang tinggi.
3. Dengan
demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju
pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti
meningkatnya pendapatan nasional,
4. meningkatnya
pendapatan perkapita masyarakat, apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih
tinggi. Dengan meningkatnya perdapatan per kapita berarti meningkatnya
kemakmuran masyarakat.
5. Dalam
jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan
ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus
diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis
yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan
asing.
Beberapa Penyebabnya Rendahnya Pemobilisasian Modal Di Dalam Negeri :
- Pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (marginal propensity to save) rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga rendah.
- Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif.
- Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik yang sangat terbatas seperti itu, jelas tidak dapat diandalkan untuk mampu mendukung tingkat pertumbuhan output nasional yang tinggi seperti yang diharapkan.
SUMBER:
http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=1230
http://viahzrdous99.blogspot.com/2010/11/utang-luar-negeri-sebagai-sumber.html
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110403005744AAohFWW
Read More ....
